On Nations and the World – Nathanael Gratias

Measuring Religious Intolerance across Indonesian Provinces

SEALED CHURCH IN BEKASI, 2013 (PHOTO: PERKUMPULAN 6211 ON FLICKR, CREATIVE COMMONS)

This article was previously published by New Mandala:
https://www.newmandala.org/measuring-religious-intolerance-a cross-indonesian-provinces/

How do Indonesian provinces vary in the levels of religious tolerance among their Muslim populations? Which province is the most tolerant and which one is the least? And how do we measure religious tolerance across regions using the tools of survey research? Having an answer to these questions is important, as it can help us understand how tolerance at the local level is influenced by local political dynamics, or how levels of tolerance might fluctuate over time.

But despite ample survey research on religious tolerance in Indonesia, these seemingly simple questions have not been satisfactorily answered. Most existing studies have overlooked the importance of subnational variation altogether, and those that look at the topic employ statistical methods that do not really allow proper comparisons, or measurements of the tolerance/intolerance construct.

Kebebasan Beragama Pasca-Soeharto

Mei 1998, 22 tahun lalu, Soeharto jatuh dari kekuasaan setelah bertahta selama 32 tahun. Banyak perubahan yang terjadi setelah kejatuhan Soeharto. Sebagian positif, sebagian negatif.

Di antara perubahan yang ramai didiskusikan dan dibicarakan adalah menurunnya kebebasan beragama. Kata sebagian orang, kebebasan beragama di era pasca-Soeharto lebih buruk dari era Soeharto.

Tapi apa benar demikian? Beberapa waktu lalu saya dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina berdiskusi soal ini. Link diskusinya bisa dilihat di sini:

Menjadi Golput adalah Sebuah Privilese

Banyak yang menyerang golput (mereka yang memilih untuk tidak memilih dalam pemilu) sebagai pengecut atau bodoh. Jelas salah kalau menyebut golput sebagai pengecut. Banyak golput di-bully karena pilihannya dan mereka tetap bergeming. Jadi jelas mereka bukan pengecut. Lagipula, untuk apa menghina orang karena pilihan politiknya? Masyarakat kita sudah lelah disuguhi kata-kata hinaan seperti cebong dan kampret. Tidak perlu menambahkan bodoh atau pengecut.

Lalu kenapa judul tulisannya “Menjadi Golput adalah Sebuah Privilese” kalau isinya membela golput? Karena bagi saya, golput bukan tentang jadi pemberani atau pengecut. Bukan pula tentang pintar atau bodoh. Golput adalah tentang privilese dan pemahaman demokrasi yang berorientasi kepada diri, kepentingan, dan idealisme kita sendiri.

Damai dan Toleransi Bukan Sekedar Tak Ada Konflik

Damai sih, tapi kok dipaksa? (Credit: Mojok.co)

Damai dan toleransi sebaiknya tidak kita maknai sebatas rukun dan tak ada konflik. Jangan-jangan, justru ada ketimpangan kuasa di dalam prosesnya.

Barangkali sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat kita cinta damai. Ditilang minta damai. Oknum TNI memukul anggota Polri berakhir damai. Pengendara moge gebukin orang juga berakhir damai.

Tidak hanya cinta damai. Kita juga toleran. Di bulan puasa, segelintir orang yang puasa tapi tidak tahan godaan menuntut warung-warung untuk toleran dan tutup di siang hari. Kita juga tidak segan memenjarakan orang yang mengeluh soal speaker rumah ibadah karena dianggap mengganggu toleransi mayarakat.

Bukannya nyinyir, tapi kenyataannya konotasi “damai” dan “toleransi” dalam masyarakat kita memang demikian. Kita sering menyederhanakan makna “damai” dan “toleransi” sebagai sekadar “rukun” atau “tidak ada konflik”. Pokoknya damai itu kalau nggak ada orang berantem, nggak ada orang berselisih pandang.

Pandangan ini keliru. Kenapa? Pasalnya memaknai damai dan toleransi sebagai ketiadaan konflik menunjukkan bahwa kita hanya peduli pada hasil dan mengabaikan proses. Dua masyarakat A dan B bisa terlihat sama-sama damai, rukun, dan tanpa konflik tapi proses mencapai kedamaian dan kerukunan itu bisa beda jauh.

The Breakdown of Norms

We have been complaining, and hearing complains, about the breakdown of norms. Certain groups claim that they are concerned with the lesbian, gay, bisexual, and transsexual (LGBT) movements, with the apparent vulgarity in our television, or with the decaying sense of nationalism. The government generally responds to these concerns positively. The Minister of Research and Higher Education commented that LGBT movements are not welcome in college campuses. The Indonesian Broadcasting Commission zealously censored virtually anything, including a person milking a cow and beauty contest participants wearing traditional dress.

Everyone is entitled to their own opinion. But here is the problem whenever we talk about norms. We think that norms concern only the society whereas they actually also concern the government and the way it governs. To see why, we need to understand a state not only as a collection of actual people, legal rules, and institutions, but also a set of tradition, precedence, and unwritten conventions. Tradition, precedence, and conventions constitute the norms that govern the state. These norms, just as societal norms do, define what actions are appropriate or inappropriate and constrain the behavior of state actors such as president and legislators.

Continue reading The Breakdown of Norms

Pilkada DKI: Tanpa Data Kita Buta

In God we trust, all others must bring data.
(W. Edwards Deming)

Pilkada DKI sudah selesai dan kita sudah tahu pemenangnya, setidaknya versi Quick Count. Selamat buat yang menang, salut untuk pengabdian yang kalah selama ini. Saya tidak akan menulis kenapa Ahok kalah. Biarlah itu menjadi urusan pengamat. Yang akan saya tulis adalah mengapa menurut saya ilmuwan politik Indonesia baru saja melewatkan kesempatan emas untuk memahami secara lebih mendalam karakteristik pemilih Indonesia pada umumnya dan Jakarta pada khususnya.

Saya akan beri dua contoh ketidakmampuan kita menjawab secara memuaskan dua pertanyaan penting, dan apa yang bisa kita lakukan di masa depan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara lebih baik.

I. Kita Belum Bisa Menjawab Secara Meyakinkan Kenapa Orang Memilih Ahok atau Anies

Sudah banyak laporan survei tentang alasan-alasan orang memilih Ahok dan Anies. Sayangnya, survei-survei itu menerima begitu saja jawaban responden dan tidak membedakan dua kemungkinan skenario:

Continue reading Pilkada DKI: Tanpa Data Kita Buta