Mendebat RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi

Satu lagi calon produk perundangan yang membawa polemik. Kali ini giliran RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi. Lama tidak terdengar gaungnya, RUU ini tiba-tiba sudah sampai di DPR. Menunggu pengesahannya yang ditargetkan Menneg PP pada pertengahan 2006.

Setidaknya ada tiga sudut pandang untuk melihat kontroversi yang timbul. Sudut pandang seni, feminisme, dan kebebasan berekspresi. Keberatan yang terakhir muncul karena RUU ini secara nyata telah memasuki ranah kebebasan individu. Intervensi yang berlebihan dari negara –baca: pemerintah- terhadap warganya.

Sebagai sebuah produk hukum yang berniat mengatur masalah pornografi, RUU ini akan berhadapan dengan invisible line antara porno dengan seni. Sayangnya, produk ini terlihat tidak cukup dewasa untuk membedakan hal tersebut.

Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 dapat dikatakan mengatur tentang aktivitas seni. Bab III tentang Pengecualian, Pasal 34 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: ”Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 dikecualikan untuk tujuan pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam batas yang diperlukan.” Sedikit bernapas lega, ayat (2) langsung memberi penegasan: ”Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada lembaga riset atau lembaga pendidikan yang bidang keilmuannya bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.”

Kata ‘terbatas’ menegaskan bahwa orang-perorangan tidak termasuk dalam pengecualian ayat (1). Bagaimana mungkin kebebasan berekspresi seniman harus dibelenggu? Pasal ini secara tersirat mewajibkan seorang seniman bergabung dengan lembaga riset atau lembaga pendidikan jika ingin termasuk dalam pengecualian ayat (1). Jika RUU ini disahkan, tidak akan ada lagi seniman independen di negara ini. Sekalipun ada, tidak akan ditemui lagi karya mereka yang dapat diakses secara umum.

Memandangnya dalam sudut seni, sudah terlihat bahwa RUU ini tidak mengerti apa itu pornografi. Seni pun dengan gamblang dimasukkan ke dalam pornografi. Keberatan kaum feminis pendukung emansipasi memberikan definisi yang lebih jelas dan baik tentang apa itu pornografi.

Sudut Pandang Perempuan
“Pornografi adalah materi-materi berupa kata-kata atau gambar-gambar yang secara eksplisit menampilkan tubuh perempuan beserta bagian-bagiannya sebagai objek seksual, yang ditujukan untuk merangsang birahi dengan cara merendahkan martabat perempuan dan menundukkannya dan/atau mengandung unsur kekerasan, yang kesemuanya ini mencerminkan adanya relasi dominasi – subordinasi atau hirarki jenis kelamin/gender.” (LBH APIK: Tanggapan Atas RUU Anti Pornografi dan Anti Pornografi)

Definisi tersebut jauh lebih jelas dan fokus dibandingkan dengan definisi pornografi menurut RUU yang berbunyi: ”Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.”

Kebingungan mendefinisikan pornografi terlihat jelas dengan dicampur-adukkannya konsep pornografi dengan kecabulan dan erotika. Dengan mencampur-adukkan tiga hal itu, sama dengan memasukkan pornografi ke dalam ranah susila. Karena ranah susila berkaitan dengan nilai dan budaya yang dapat berubah dan sangat subjektif, sama dengan menganggap pornografi sebagai suatu subjektifitas. Hal inilah yang sama sekali tidak dapat diterima karena sejatinya pornografi adalah sebuah tindak kriminal yang tidak terkait dengan susila, yang –terutama- merendahkan martabat perempuan dan keperempuanan.

Lebih jauh, disebutkan bahwa memasukkan erotika sebagai bagian dari pornografi juga merupakan satu kesalahan penting. “Dekontekstualisasi tubuh perempuan telah mengaburkan batasan dan perbedaan antara pornografi dan erotika. Padahal mestinya ada pembedaan antara pornografi dan erotika. Dalam erotika tubuh perempuan tidak terlepas dari integritas kebertubuhannya, bahkan tubuh perempuan memiliki martabat sebagai person atau subyek.” (LBH APIK: Tanggapan Atas RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi).

Memasukkan erotika ke dalam bagian dari pornografi sama saja dengan melarang perempuan untuk tampil cantik dengan menampilkan bentuk tubuhnya. Tidak masuk akal bahwa pemerintah mengintervensi sampai sebegitu jauh, sampai ke dalam cara-cara atau usaha untuk tampil cantik dan menarik dari seorang perempuan.

Korban atau Pelaku
Persoalan lain yang juga disorot adalah pembedaan korban dengan pelaku. Pasal 20 RUU menyatakan: ”Setiap orang dilarang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara…” Dengan pasal ini, RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi sama saja menyamakan pelaku pornografi dengan korban pornografi.

Masih segar dalam ingatan kita, kasus video Itenas yang diperuntukkan untuk pribadi, namun justru disebarluaskan. Atau kasus kamar ganti artis. Pasal 20 RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi tidak membedakan kasus-kasus tersebut dengan kasus industri pornografi. Tidak ada pembedaan mana korban, mana pelaku, hampir tidak ada keadilan disitu. Tidak jelas siapa yang ingin dilindungi, karena semuanya dianggap pelaku.

Pelanggaran Ekspresi Diri
Untuk mencapai tujuannya, RUU ini memberikan definisi pornografi yang sangat lebar. Termasuk di dalamnya, pasal-pasal larangan yang masuk terlalu jauh ke dalam ranah individu. Ironisnya lagi, RUU ini telah menjadikan pornografi yang melebar itu sebagai suatu fobia. Hal-hal yang bukan merupakan pornografi pun dimasukkan ke dalam kategori porno.

Pasal 25 ayat (1) RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi: ”Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual.” Penjelasan tentang ‘bagian tubuh tertentu yang sensual’ terdapat dalam penjelasan Pasal 4:”Yang dimaksud dengan bagian tubuh tertentu yang sensual antara lain adalah alat kelamin, paha, pinggul, pantat, pusar, dan payudara perempuan, baik terlihat sebagian maupun seluruhnya.”

Jika dicermati lebih jelas, mengerikan sekali dampak dari pasal ini. Tidak diperbolehkan lagi gaya berpakaian ala mahasiswi dengan baju yang sedikit ketat dan junkies. Ibu-ibu yang menyusui anaknya di tempat umum dapat dipidana karena masuk kategori mempertontonkan payudara. Lebih aneh lagi, Pasal 25 ini tidak mencantumkan Penjelasan Pasal. Hanya tertulis: “cukup jelas.” Ya memang cukup jelas, bahwa akan banyak tindak pidana pornografi dikenakan terhadap hal yang sejatinya bukan pornografi.

Pasal 27 ayat (1) RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi menyatakan sebagai berikut: ”Setiap orang dilarang berciuman bibir di muka umum.” Penjelasan Pasal 27 berbunyi: ”cukup jelas.” Intervensi yang terlalu dalam atas hak pribadi juga tampak melalui pasal ini. Mengapa berciuman dilarang? Uniknya, pasal ini seakan justru memperlihatkan sebuah pola pikir yang ‘kotor’ dalam penyusunannya. Menganggap ciuman selalu identik dengan nafsu birahi. Bahkan sebuah ungkapan kasih sayang yang paling murah dan sederhana pun dianggap barang porno.

Pola Pikir yang Kotor
Sebuah pola pikir yang terlanjur ngeres juga diperlihatkan pada Pasal 9. Ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis.” Pertanyaan yang timbul adalah, apa definisi ‘mengarah’?

Berbeda dengan terorisme yang mudah sekali dilihat meski baru dalam tahap ‘mengarah’. Penggunaan kata ‘mengarah’ dalam pasal ini akan sangat tergantung dengan kengeresan pikiran seseorang. Bayangkan sebuah lukisan dimana ditampilkan seorang perempuan dan seorang pria di dalam sebuah kamar. Lukisan seperti itu seharusnya lukisan yang wajar dan bebas kontroversi. Namun, dengan Pasal 9 RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi ditambah dengan orang-orang yang berpikiran ‘kotor’ lukisan itu menjadi sebuah tindak kriminal. Si pelukis dapat dijerat pidana. Memalukan sekali, bahwa dengan pasal-pasal yang dihadirkan, justru terlihat bahwa penyusun dan penyusunan RUU ini menyisakan legalisasi untuk pikiran ngeres.

Lebih lucu lagi adalah Penjelasan Pasal 28. Pasal 28 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang dilarang menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum.” Penjelasan Pasal 28 berbunyi: “…Sedangkan yang dimaksud bergoyang erotis adalah melakukan gerakan-gerakan tubuh secara berirama, tidak mengikuti prinsip-prinsip seni tari, dan lebih menonjolkan sifat seksual sedemikian rupa sehingga gerakan-gerakan tersebut dapat diduga bertujuan merangsang nafsu birahi.” Sekali lagi, siapakah yang akan ‘menduga’ gerakan tersebut bertujuan merangsang nafsu birahi? Tentu saja (lagi-lagi) segelintir orang yang berpikiran ngeres.

Tanpa bermaksud mengecilkan RUU ini, mengkriminalkan seseorang atau satu pihak hanya dengan berangkat dari pikiran ngeres bukanlah sikap yang bijaksana.

Bukan Sebuah Antipati
Menutup tulisan ini, perlu dipahami bahwa semua kritik tentang RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi sama sekali tidak menunjukkan sebuah sikap yang mendukung pornografi. Bukan sebuah kesusilaan yang dapat berubah seiring waktu, pornografi adalah sebuah tindak kriminal. Sesuatu yang harus dilawan.

Permasalahannya adalah pendefinisian dan pengaturan dalam RUU ini, yang bias dan melenceng kesana-sini. Bila semua hal termasuk ciuman penuh kasih sayang saja dianggap sebuah pornografi, maka mengutip Jim Supangkat dalam Kompas (18 Desember 2005), sama saja itu mempornografikan masyarakat.

9 thoughts on “Mendebat RUU Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi”

  1. RUU ini perlu jika pendefinisian, target, sanksi pidana, dan object perlindungannya tepat. Jika seperti sekarang, RUU ini hanya akan jadi usaha pembatasan kebebasan berekspresi. Mengukung ekspresi kemanusiaan, termasuk seni.

    Indonesia dan negara2 lain, tidak akan pernah bebas dari pornoaksi/pornografi. Yang namanya hal seperti itu, sedikit atau banyak pasti terjadi. Tidak akan menyentuh angka nol. Concernnya adalah bagaimana mencegah tanpa membatasi/merendahkan hak individu, dan bagaimana sanksi yang berat diterapkan.

    Kemanusiaan -terutama perempuan- direndahkan oleh pornografi. Karena merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan (sama seperti terorisme, pembunuhan, human trafficking) sanksi pidanya tentu harus berat.

    salam
    Nathanael

  2. Menurut saya zaman sudah berubah, dan pornografi adalah sesuatu yang tak bisa dihindari lagi. Pandangan saya sih simpel saja, tidak ada masalah besar dengan pornografi, justru lebih baik dilegalkan saja.

  3. Mas/Mbak Anonim 🙂
    saya pikir pendapat Anda tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan pornografi.

    Jika kita menyamakan pornografi dan menganggapnya sebagai sebuah ‘ketidak-seopanan’, saya pikir argumen Anda bisa masuk.

    tapi, jika kita melihatnya sebagai sebuah eksploitasi atas tubuh, saya pikir jaman/negara manapun tidak bisa menerima hal ini.

  4. Pornografi

    oleh: Romo William P. Saunders *

    Pasangan saya kecanduan pornografi, tetapi ia menyangkalnya sebagai dosa. Saya ingin memahami masalah ini dengan lebih baik. Mohon tanggapan.

    ~ seorang pembaca Arlington Catholic Herald

    Katekismus Gereja Katolik memberikan tiga alasan mengapa pornografi adalah salah dan dosa. PERTAMA, pornografi melanggar keutamaan kemurnian. Setiap umat Kristiani dipanggil untuk hidup murni, sebab itu ia wajib menghormati kekudusan seksualitas kemanusiaannya sendiri, yang meliputi integrasi jasmani dan rohani dari keberadaannya. Ia juga wajib menghormati kekudusan perkawinan. Dalam menanggapi pertanyaan kaum Farisi mengenai perceraian, Tuhan kita mengajarkan, “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu” (Mat 19:4-6). Sebab itu, cinta kasih suami isteri yang mencerminkan ikatan sakramental antara mereka, dan pengucapan janji perkawinan juga sakral. Ungkapan cinta kasih suami isteri haruslah mencerminkan cinta kasih yang setia, permanen, eksklusif, saling memberi diri dan saling menghidupi antara suami dan isteri.

    Namun demikian, hormat terhadap perkawinan dan cinta kasih suami isteri tidak hanya terbatas pada ungkapan secara jasmani. Rasa hormat itu juga meliputi dimensi rohani. Yesus mengajarkan, “Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya.” (Mat 5:27-28). Sebab itu patutlah, “kemurnian menjamin sekaligus keutuhan pribadi dan kesempurnaan penyerahan diri” (Katekismus Gereja Katolik, No 2337). Sebaliknya, pornografi merupakan tindak perzinahan batin yang menghantar pada ketidakutuhan rohani orang dan dapat menghantar pada perzinahan fisik atau tindak seksual yang tidak sah lainnya.

    KEDUA, pornografi sangat merusak martabat semua mereka yang ikut berperan (para aktor, pedagang dan penonton). Masing-masing dari mereka mengeksploitasi diri atau mengeksploitasi yang lain dengan suatu cara demi kenikmatan atau keuntungan pribadi. Secara keseluruhan, martabat manusia – baik ia yang berpose, ia yang memproduksi, ia yang memperdagangkan, ataupun ia yang menikmatinya – direndahkan.

    KETIGA, mereka yang terlibat dalam pornografi membenamkan diri dalam suatu dunia semu, dunia khayalan, lepas dari dunia nyata. Cinta kasih sejati senantiasa menyangkut memberikan diri demi kebaikan yang lain, sedangkan pornografi menarik orang untuk masuk ke dalam suatu dunia semu yang menyesatkan dan egois, yang kemudian dapat dilakukan dalam dunia nyata hingga mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Masalah pornografi telah meningkat drastis sejak internet menyajikan hubungan seksual “virtual reality”.

    Dosa pornografi tidak sekedar menyangkut “suatu tindakan pada suatu saat”, melainkan dapat menjadi semacam kanker rohani yang merusak manusia.

    Dr Victor Cline (1996) mengemukakan empat dampak progresif dari pornografi: (1) kecanduan, di mana hasrat untuk menikmati tayangan-tayangan pornografi membuat orang kehilangan penguasaan diri; (2) meningkatnya nafsu liar, di mana orang menjadi kurang puas dengan hubungan seksual yang normal dan masuk ke dalam pornografi yang semakin dan semakin brutal, biasanya guna memperoleh tingkat sensasi dan gairah yang sama; (3) hilangnya kepekaan moral, di mana ia tidak lagi memiliki kepekaan moral terhadap tayangan-tayangan yang tidak wajar, yang tidak sah, yang menjijikkan, yang menyesatkan, yang amoral, melainkan menikmatinya sebagai tayangan yang dapat diterima dan mulai memandang orang lain sebagai obyek; (4) pelampiasan, di mana khayalan diwujudkan dalam tindakan nyata yang jahat.

    Jelas dan nyata, pornografi menimbulkan dampak buruk yang merusak segenap masyarakat, teristimewa perempuan dan anak-anak. Pornografi mengajarkan bahwa perempuan menikmati “dipaksa” dan menikmati aktivitas seksual yang brutal; pornografi mendukung pelacuran, mendukung orang mempertontonkan aurat, mendukung voyeurism (= perilaku di mana orang mendapatkan kenikmatan dengan melihat secara tersembunyi orang lain menanggalkan busana atau melakukan hubungan seksual), dan menganggap semua itu sebagai perilaku yang wajar; pornografi menganggap perempuan sebagai obyek seks belaka yang dipakai guna mendatangkan kenikmatan diri. Pada sebagian pria, secara rutin menikmati tayangan pornografi membuat mereka menganggap normal serangan terhadap perempuan dalam hal seksual maupun dalam interaksi lainnya; pornografi meningkatkan toleransi atas serangan yang demikian terhadap perempuan dalam budaya yang lebih luas (Surrette, 1992). Yang sangat menyedihkan, dampak terburuk pornografi mungkin terjadi atas diri anak-anak, khususnya anak-anak lelaki berusia antara 12 hingga 17 tahun, oleh sebab pornografi menggambarkan aktivitas seksual di luar pernikahan sebagai hal yang wajar dan dapat diterima, tanpa menghiraukan ancaman AIDS atau penyakit-penyakit kelamin lainnya yang mengerikan, dan tanpa menghiraukan beban tanggung jawab terhadap kemungkinan hadirnya kehidupan manusia baru.

    Sementara sebagian orang berusaha membenarkan penggunaan pornografi demi meningkatkan keintiman dalam hidup perkawinan mereka, sebagian besar dari orang-orang ini lebih mengkhayalkan aktor-aktor dan adegan-adegan dalam tayangan-tayangan pornografi tersebut daripada pasangan mereka. Keadaan yang demikian memerosotkan kesakralan cinta kasih suami isteri menjadi suatu tindak perzinahan – yang satu mempergunakan tubuh yang lain sebagai sumber kenikmatan seksual sementara “bersetubuh” dengan suatu figur khayalan. Dr Cline melaporkan, “Pasangan mereka hampir selalu mengeluh merasa dikhianati, dilecehkan, ditipu, diacuhkan, dianiaya dan tak mampu bersaing dengan khayalan.” Tak heran Asosiasi Psikiater Amerika mendapati bahwa 20% dari pecandu pornografi bercerai atau berpisah karena kecanduan mereka.

    Pernyataan mengenai dampak buruk pornografi didukung pula oleh bukti-bukti kriminal. Terdapat bukti akan adanya hubungan langsung antara kasus-kasus pemerkosaan, pelacuran, penganiayaan anak dan penyiksaan fisik terhadap pasangan, dengan maraknya sajian / tayangan pornografi dan gaya hidup mesum dan bisnis yang berorientasi pada seksualitas dalam suatu komunitas (Uniform Crime Report, 1990). Beberapa contoh: Pada tahun 1991, Departemen Kepolisian Los Angeles mendapati bahwa dalam periode sepuluh tahun, pornografi terlibat dalam duapertiga dari seluruh kasus pelecehan terhadap anak-anak. Satu dari enam orang di penjara-penjara negara adalah pelaku kejahatan seks; kejahatan seks berada di urutan kedua setelah kejahatan obat-obatan terlarang. Pada tahun 1988, Federal Bureau of Investigation melaporkan bahwa 81 persen dari para pelaku kekerasan seksual secara rutin membaca atau menyaksikan tayangan kekerasan pornografi.

    Sebagai umat Kristiani, haruslah kita waspada terhadap pornografi, bukan hanya menghindari penggunaannya saja, melainkan juga menolak gambar, bayangan atau pemikiran apapun yang muncul secara tak sengaja, seperti misalnya ketika secara kebetulan menyaksikannya saat menonton film. Haruslah kita bertindak amat bijaksana dalam memilah-milah apa yang hendak kita saksikan ataupun apa yang hendak kita dengarkan. Kita patut menentang segala sumber pornografi yang mencemarkan serta merendahkan masyarakat kita. Di samping itu, dalam doa-doa kita, patutlah kita mohon keutamaan kemurnian, mohon pada Tuhan rahmat agar kita senantiasa murni dan menghormati martabat setiap pribadi, teristimewa dari kalangan lawan jenis. Apabila kita jatuh, dan dengan sengaja kita ikut ambil bagian dalam suatu bentuk pornografi atau menerima suatu gambar, bayangan atau pemikiran pornografi yang tidak dengan sengaja dicari, namun demikian kita terima, kita patut bertobat, mengaku dosa dan menerima absolusi. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa pornografi merupakan “satu pelanggaran berat,” artinya secara obyektif merupakan dosa berat. Jangan pernah kita menganggap remeh dosa ini dan membiarkannya berakar dalam hidup kita.

    * Fr. Saunders pastor of Our Lady of Hope Parish in Potomac Falls.

    sumber : “Straight Answers: Dealing with Addictions to Pornography” by Fr. William P. Saunders; Arlington Catholic Herald, Inc; Copyright ©2004 Arlington Catholic Herald. All rights reserved; http://www.catholicherald.com

    Diperkenankan mengutip / menyebarluaskan artikel di atas dengan mencantumkan: “diterjemahkan oleh YESAYA: http://www.indocell.net/yesaya atas ijin The Arlington Catholic Herald.”

    http://www.indocell.net/yesaya/id892.htm

  5. Legal Opinion: Urgensi RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi

    Tim Pengajar FHUI -Depok
    Fatmawati, SH. MH.
    Heru Susetyo, SH. LL.M. M.Si.
    Yetty Komalasari Dewi, SH. M.Li.

    Dalam ilmu hukum dipelajari tentang kaedah hukum (dalam arti luas). Kaedah hukum (dalam arti luas) lazimnya diartikan sebagai peraturan, baik tertulis maupun lisan, yang mengatur bagaimana seyogyanya kita (suatu masyarakat) berbuat atau tidak berbuat. Kaedah hukum (dalam arti luas) meliputi asas-asas hukum, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma), dan peraturan hukum kongkrit.

    Asas-asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, merupakan latar belakang peraturan hukum konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sementara itu, kaedah hukum dalam arti sempit atau nilai (norma)
    merupakan perumusan suatu pandangan obyektif mengenai penilaian atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau dianjurkan untuk dijalankan (merupakan nilai yang bersifat lebih kongkrit dari asas hukum).

    Berkaitan dengan RUU Pornografi dan Pornoaksi, berdasarkan argumentasi yuridis (perspektif ilmu hukum), maka RUU ini memiliki dasar pembenar sebagai berikut:

    1. Berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi

    Generalis, maka RUU ini nantinya akan berlaku sebagai hukum khusus, yang akan mengesampingkan hukum umum (dalam hal ini adalah KUHP) jika terdapat pertentangan diantara keduanya. Hal ini sudah banyak terjadi dalam UU di R.I., sebagai contoh adalah UU Kesehatan sebagai lex specialis (hukum yang khusus) dengan KUHP sebagai lex generalis (hukum yang umum). Dalam Pasal 15 ayat
    (1) UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan diatur perihal diperbolehkannya aborsi atas indikasi medis, yaitu dalam keadaan darurat yang membahayakan jiwa ibu hamil dan atau janinnya. Berbeda dengan UU Kesehatan, KUHP sama sekali tidak memperkenankan tindakan aborsi, apapun bentuk dan alasannya. Artinya dalam hal ini, jika terjadi suatu kasus aborsi atas indikasi medis
    (seperti diatas), berdasarkan asas Lex Specialis derogate Legi Generalis, maka yang berlaku adalah UU Kesehatan dan bukan KUHP;

    2. Berdasarkan asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori

    Maka RUU ini nantinya akan menjadi hukum yang disahkan belakangan, yang akan menghilangkan hukum yang berlaku terlebih dahulu (KUHP) jika terjadi pertentangan diantara keduanya.

    Sedangkan berdasarkan argumentasi logis, maka RUU ini dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

    * Pornografi dan Pornoaksi yang marak belakangan ini tidak saja membawa korban (victim) orang dewasa tetapi juga anak-anak. Dalam kaitan ini, UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 tidak menyinggung sedikit-pun tentang masalah pornografi anak (child-pornography). Namun mengatur (senada dengan Convention on the rights of the Child 1989) bahwa anak wajib dilindungi dari
    ‘bahan-bahan dan material’ yang illicit dan membahayakan perkembangan jiwa dan masa depannya. Pornografi adalah satu bentuk illicit materials yang
    dapat membahayakan perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, diperlukan suatu dasar hukum untuk melindungi anak-anak dari masalah pornografi.
    * UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak memiliki klausul yang cukup melindungi pers dan khalayak dari penyalahgunaan pornografi.
    * UU tentang Penyiaran No. 32 tahun 2002 juga tidak banyak mengatur dan melindungi khalayak penyiar dan pemirsa dari penyalahgunaan pornografi dan pornoaksi.
    * Secara fitrah manusia memang memiliki kebutuhan seksual dan tidak ada seorangpun yang berhak mengambil hak dasar ini. Namun demikian, bagaimana menggunakan kebutuhan seksual ini agar tidak memberikan dampak yang negative terhadap masyarakat luas, tentu saja perlu diatur. Sebagai perbandingan, USA yang memiliki nilai-nilai budaya yang cenderung lebih ‘permissive’ dibandingkan Indonesia, misalnya, memiliki Child Obscenity and Pornography Prevention Act of 2002. Di Inggris ada Obscene Publications Act 1959, dan Obscene Publications Act 1964 yang masih berlaku sampai sekarang, yang mengatur dan membatasi substansi atau gagasan dalam media yang mengarah kepada pornografi.

    Di dalam sistem hukum Civil Law (European Continental), UU berperan dalam pembentukan hukum. Salah satu tujuan pembentukan hukum (UU) adalah untuk
    menyelesaikan konflik yang terjadi diantara anggota masyarakat (pemutus perselisihan). Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan kemajuan zaman, kehidupan masyarakat-pun mengalami perubahan. Oleh karenanya, hukum-pun harus mengikuti perubahan/perkembangan masyarakat agar hukum mampu menjalankan fungsinya tersebut.

    Artinya, jika hukum tidak diubah sesuai dengan perkembangan masyarakat-nya, maka hukum menjadi mati dan tidak mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi/muncul dalam suatu masyarakat. Masalah pornografi dan pornoaksi mungkin dulu belum dianggap atau dinilai penting, namun demikian beberapa tahun belakangan ini, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informatika, masalah tersebut telah memberikan dampak social yang sangat signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

    Dalam kaitannya dengan RUU ini, walaupun menurut sebagian orang masalah
    pornografi dan pornoaksi dapat diselesaikan oleh KUHP khususnya pasal 281 dan 282, namun apabila dicermati sebenarnya pasal-pasal tersebut pun masih memiliki
    beberapa kelemahan, yaitu tentang kriteria kesusilaan dan tentang ancaman hukuman. Kedua-nya dapat dijelaskan sebagai berikut:

    * Kriteria Kesusilaan. KUHP tidak memberikan definisi atau batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ‘kesusilaan’. Tentu saja hal ini menyebabkan terjadinya ‘multitafsir’ terhadap pengertian kesusilaan, dengan kata lain, kapan seseorang disebut telah bertingkah laku susila atau asusila (melanggar susila). Terjadinya penafsiran yang berbeda terhadap suatu ketentuan dalam UU seharusnya tidak boleh terjadi karena ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, jika RUU Pornografi dan Pornoaksi justru memberikan pengertian
    dan batasan yang lebih jelas atau detail, seharusnya secara logis hal ini dapat dibenarkan. Logikanya, suatu peraturan yang lebih jelas atau detail justru akan menghindari terjadinya ketidakpastian hukum dan menghindari implementasi yang sewenang-wenang dari aparat penegak hukum (non-arbitrary implementation).
    Dan jika kepastian hukum justru dapat tercapai dengan adanya RUU ini, maka seharusnya kita mendukungnya.
    * Ancaman Hukuman. Ancaman hukuman yang terdapat pada pasal 281 dan 282 KUHP sangat ringan. Kedua pasal tersebut yang dianggap oleh sebagian orang sudah cukup untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah pornografi dan pornoaksi, hanya memberikan maksimal hukuman penjara 2 tahun 8 bulan dan maksimal denda Rp. 75.000 (lihat pasal 282 ayat 3). Jika tujuan dijatuhkan-nya hukuman adalah untuk mencegah orang untuk melakukan perbuatan tersebut, jelas hukuman maksimal penjara dan denda seperti diatas (2 tahun 8 bulan dan 75.000), tidak akan memberikan dampak apapun pada pelakunya. Ancaman hukuman tersebut tidak memiliki nilai yang signifikan sama sekali untuk ukuran sekarang.

    Berdasarkan paparan di atas, sebenarnya RUU APP ini memiliki cukup legitimasi baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Hanya saja, disarankan untuk lebih memperbanyak atau memperkuat argumentasi yuridis bahwa RUU ini memang dibutuhkan walaupun telah diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan (argumentasi kelebihan RUU ini dibandingkan pengaturan
    yang telah ada). Sebagai contoh, UU Kesehatan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Disamping itu ada juga UU KDRT, yang sebenarnya secara substansi telah diatur dalam KUHP, tetapi toh dapat diberlakukan UU KDRT karena memiliki argumentasi logis yang merubah kekerasan dalam rumah tangga dari delik aduan (dalam KUHP) menjadi delik biasa (dapat dilaporkan oleh siapa saja yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut).

    Kemudian, harus diakui bahwa ada beberapa rumusan yang belum ‘pas betul’ dengan tujuan pembentukan RUU ini, yaitu antara lain rumusan/ definisi tentang
    ‘pornoaksi’. Karena dalam pelbagai literature agak sulit secara legal formal untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘pornoaksi’. Sedangkan, definisi ‘pornografi’ sudah lumayan ter-cover dalam RUU APP, di –mix dengan definisi pada UU sejenis di negara lain dan encyclopedia. Maka, suatu studi yang lebih kritis tentang ‘pornoaksi’ amat perlu dilakukan.

    Untuk keberlakuan RUU APP ini, dapat mengikuti metode pemberlakuan UU Lalu Lintas (penggunaan seat-belt), dimana diberikan cukup waktu untuk sosialisasi RUU
    ini, atau masa transisi, dan setelah sekian tahun (misal 2 atau 3 tahun), baru-lah RUU ini diberlakukan secara penuh.

    Wilayah Perdebatan dan Kontroversi

    Selama ini wilayah perdebatan dan kontroversi yang paling banyak diungkap oleh para pengkritisi RUU APP ini adalah :

    * Apakah pornografi dan pornoaksi adalah issue public atau issue privat yang berarti termasuk ranah publik-kah atau ranah privat?
    * Apakah pornografi dan pornoaksi ada dalam wilayah persepsi yang berarti masuk dalam ranah moral dan agama (yang berarti pelanggaran terhadapnya hanya dapat dikenakan sanksi moral atau sanksi agama) ataukah masuk dalam ranah hukum public dan kenegaraan yang berarti dapat dikenakan sanksi hukum yang mengikat dan memaksa (sanksi pidana).
    * Apakah pelarangan terhadap pornografi dan pornoaksi adalah suatu bentuk pelanggaran HAM terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers ataukah
    justru perlindungan terhadap pers yang sehat dan edukatif dan perlindungan terhadap anak dan khalayak penikmat pers dan media.
    * Apakah pelarangan terhadap pornografi atau pornoaksi adalah suara dari mayoritas masyarakat ataukah semata-mata ‘pemaksaan’ issue dari ‘kelompok-kelompok tertentu’ saja atau bahkan sebagai ‘pintu masuk pemberlakuan syari’at Islam di Indonesia’?
    * Apakah pornografi memang harus diatur dengan Undang-Undang, atau cukup diserahkan pada UU yang ada saja (jawabannya ada di atas).
    * Apakah pelarangan pornografi dan pornoaksi tidak akan menimbulkan viktimisasi terhadap perempuan ataukah malah menimbulkan viktimisasi perempuan?

    Menurut hemat kami, keberatan-keberatan tersebut harus disikapi dengan proporsional. Ada memang ranah yang harus diseimbangkan, bahwasanya pelanggaran pornografi misalnya tidak boleh sekali-sekali melanggar hak anak dan perempuan. Bahwasanya pornografi disini aktornya adalah laki-laki dan
    perempuan, tidak hanya perempuan, sehingga kekhwatiran terhadap viktimisasi terhadap perempuan mestinya tak usah terjadi. Bahwasanya pornografi memang harus diatur dengan UU karena ketidakdigdayaan UU yang ada. Juga, karena di negara-negara barat saja pornografi memiliki pengaturan tersendiri. Dan,
    bahwasanya RUU APP ini bukan agenda sektarian kelompok-kelompok tertentu saja (apalagi sebagai pintu masuk Syari’at Islam seperti selama ini dikhawatirkan
    khalayak penolak dan pengamat asing), melainkan lahir dari suatu kebutuhan untuk menciptakan media yang sehat dan edukatif disamping sebagai legislasi yang menjamin perlindungan terhadap masyarakat, utamanya anak-anak dan kaum perempuan dari penyalahgunaan pornografi dan pornoaksi.

    Yang terakhir, suatu RUU semestinya harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum (justice and certainty of law), maka suatu studi mendalam diiringi
    proses penyusunan yang aspiratif (akomodatif terhadap suara-suara dan kebutuhan dalam masyarakat maupun pemerintah) sudah semestinya dilakukan.
    Wallahua’lam

    Depok, 8 Maret 2006

    Disclaimer : Legal opinion ini adalah pendapat para pengajar tersebut di atas dan tidak mewakili institusi

  6. Mbak Erna yang baik,
    salah satu kebingungan terbesar saya ketika membicarakan RUU Porno adalah kecenderungan untuk menggunakan pendapat tokoh2 agama. Untuk kita clearkan saja, saya tidak setuju dengan RUU PORNO bukan berarti saya setuju dengan pornografi. Karena itu, konteks postingan Anda yang mengajukan pendapat Rohaniwan Katholik menjadi tidak berarti lagi karena -tanpa diberitahu pun- saya memang menolak pornografi. Semoga bisa dimengerti dan ‘sedikit mencerahkan’ pikiran Mbak Erna.

    Postingan kedua. Legal Opinion ini sudah lama beredar dan saya sudah sering menanggapi di beberapa milis. Tidak mungkin menulis ulang tanggapan2 itu, karena akan sangat panjang dan menghabiskan waktu. Namun, tolong diperhatikan paragraf terakhir berikut ini:

    “Yang terakhir, suatu RUU semestinya harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum (justice and certainty of law), maka suatu studi mendalam diiringi
    proses penyusunan yang aspiratif (akomodatif terhadap suara-suara dan kebutuhan dalam masyarakat maupun pemerintah) sudah semestinya dilakukan.”

    Kebanyakan pendukung RUU ini mendukung pengesahannya sesegera mungkin, dan dengan memanfaatkan legal opinion ini, mereka merasa memliki argumen kuat. Tapi, legal opinion ini sama sekali bukan sebuah dukungan terhadap RUU Porno. Ia hanya menyatakan sebuah urgensi adanya UU yang mengatur pornografi. Para pendukung RUU Porno sendiri kemudian menafsirkan ‘urgensi’ itu sendiri sebagai sebuah dukungan. Pendapat/klaim ini sangat keliru, karena justru paragraf terakhir menunjukkan arti yang sebaliknya. Bahwa RUU Porno belum layak disahkan.

    Penggunaan kata ‘semestinya’ menunjukkan suatu keadaan yang diharapkan terjadi. ‘Diharapkan’ berarti keadaan dimaksud tidak/belum terjadi. Karenanya, sangatlah ceroboh dan tidak masuk akal jika legal opinion itu dijadikan sebagai argumen mendukung DENGAN SEGERA pengesahan RUU Porno. Sebagai ‘pencerahan’ kedua, saya akan katakan bahwa legal opinion tersebut justru meminta (dengan bahasa yang halus dan intelek) penyempurnaan dari RUU Porno. Dan bukan mendukung pengesahan segera RUU tersebut.

    Semoga dapat dimengerti oleh Mbak dan teman2 lain yang masih terperangkap oleh keindahan judul RUU Porno.

    salam,
    Nathanael

  7. selalu agama dijadikan tameng untuk menentukan serta memaksakan pemahaman sekelompok terhadap kelompok lainnya…selalu pemahaman sempit agama di jadikan tameng untuk membenarkan kebusukan para pelaku agama itu sendiri. agama sudah jadi barang jual beli yang lebih mrah dari kacang goreng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *