Riset: Diskriminasi dalam Beragama di Indonesia Salah Satu yang Tertinggi di Dunia Islam

Tulisan ini dimuat di The Conversation Indonesia.

Banyak perubahan yang terjadi setelah Soeharto jatuh pada Mei 1998 dan era Reformasi dimulai: sebagian positif, sebagian negatif.

Menurut beberapa laporan, kebebasan beragama di era Reformasi lebih buruk dari era Soeharto.

Tapi apa benar demikian? Riset saya yang baru-baru ini dipublikasikan di Bulletin of Indonesian Economic Studies mencoba menjawab hal ini.

Ada dua pertanyaan utama dalam riset itu. Pertama, bagaimana kebebasan beragama Indonesia dibandingkan negara mayoritas Muslim lain? Kedua, bagaimana kebebasan beragama Indonesia sekarang dibandingkan era Soeharto?

Analisis yang saya lakukan menemukan bahwa tingkat diskriminasi oleh negara, legislasi agama, dan diskriminasi sosial Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia Islam.

Analisis saya juga menunjukkan bahwa kejatuhan Soeharto memperburuk legislasi agama, yaitu pembentukan produk hukum yang mengatur kehidupan beragama, dan memperparah diskriminasi sosial terhadap pemeluk agama dan kepercayaan minoritas. Sementara, berakhirnya kekuasaan Soeharto tidak berdampak pada diskriminasi yang dilakukan negara terhadap pemeluk agama dan kepercayaan minoritas.

Continue reading Riset: Diskriminasi dalam Beragama di Indonesia Salah Satu yang Tertinggi di Dunia Islam

Measuring Religious Intolerance across Indonesian Provinces

This article was previously published by New Mandala:
https://www.newmandala.org/measuring-religious-intolerance-across-indonesian-provinces/

How do Indonesian provinces vary in the levels of religious tolerance among their Muslim populations? Which province is the most tolerant and which one is the least? And how do we measure religious tolerance across regions using the tools of survey research? Having an answer to these questions is important, as it can help us understand how tolerance at the local level is influenced by local political dynamics, or how levels of tolerance might fluctuate over time.

But despite ample survey research on religious tolerance in Indonesia, these seemingly simple questions have not been satisfactorily answered. Most existing studies have overlooked the importance of subnational variation altogether, and those that look at the topic employ statistical methods that do not really allow proper comparisons, or measurements of the tolerance/intolerance construct.

Continue reading Measuring Religious Intolerance across Indonesian Provinces

Kebebasan Beragama Pasca-Soeharto

Mei 1998, 22 tahun lalu, Soeharto jatuh dari kekuasaan setelah bertahta selama 32 tahun. Banyak perubahan yang terjadi setelah kejatuhan Soeharto. Sebagian positif, sebagian negatif.

Di antara perubahan yang ramai didiskusikan dan dibicarakan adalah menurunnya kebebasan beragama. Kata sebagian orang, kebebasan beragama di era pasca-Soeharto lebih buruk dari era Soeharto.

Tapi apa benar demikian? Beberapa waktu lalu saya dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina berdiskusi soal ini. Link diskusinya bisa dilihat di sini:

Continue reading Kebebasan Beragama Pasca-Soeharto

Damai dan Toleransi Bukan Sekedar Tak Ada Konflik

Damai sih, tapi kok dipaksa? (Credit: Mojok.co)

Damai dan toleransi sebaiknya tidak kita maknai sebatas rukun dan tak ada konflik. Jangan-jangan, justru ada ketimpangan kuasa di dalam prosesnya.

Barangkali sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat kita cinta damai. Ditilang minta damai. Oknum TNI memukul anggota Polri berakhir damai. Pengendara moge gebukin orang juga berakhir damai.

Tidak hanya cinta damai. Kita juga toleran. Di bulan puasa, segelintir orang yang puasa tapi tidak tahan godaan menuntut warung-warung untuk toleran dan tutup di siang hari. Kita juga tidak segan memenjarakan orang yang mengeluh soal speaker rumah ibadah karena dianggap mengganggu toleransi mayarakat.

Bukannya nyinyir, tapi kenyataannya konotasi “damai” dan “toleransi” dalam masyarakat kita memang demikian. Kita sering menyederhanakan makna “damai” dan “toleransi” sebagai sekadar “rukun” atau “tidak ada konflik”. Pokoknya damai itu kalau nggak ada orang berantem, nggak ada orang berselisih pandang.

Pandangan ini keliru. Kenapa? Pasalnya memaknai damai dan toleransi sebagai ketiadaan konflik menunjukkan bahwa kita hanya peduli pada hasil dan mengabaikan proses. Dua masyarakat A dan B bisa terlihat sama-sama damai, rukun, dan tanpa konflik tapi proses mencapai kedamaian dan kerukunan itu bisa beda jauh.

Continue reading Damai dan Toleransi Bukan Sekedar Tak Ada Konflik

Blasphemy and Freedom of Speech

The deadly terror attack on French weekly Charlie Hebdo has put the debate over blasphemy back in the spotlight.

Although people across the globe condemn the attack, disagreement persists on whether Charlie Hebdo’s publication of religious caricatures itself was justified.

This disagreement is not alien to the Indonesian public. We had our own debates on blasphemy. The criminalization of Rakyat Merdeka online (2006) and The Jakarta Post (2014) over the publication of certain allegedly religiously offensive cartoons are but a few examples.

In such cases, we deal with the same question over and over again: Does freedom of speech include blasphemy? The answer proposed by some is a simple “No”. Freedom of speech does not include the right to engage in blasphemous activities.

There must be some limit to freedom. As convenient as the answer may be, it cannot withstand logical and practical tests. There are at least two reasons why a more reasonable answer to the question is actually an affirmative one.

Firstly, we cannot cherry-pick which speech acts ought to be free and which not. Something can be offensive only for those who believe in or identify themselves as a part of the entity being offended.
Continue reading Blasphemy and Freedom of Speech