Nathanael Gratias Sumaktoyo – Semper Fidelis – "Be faithful in small things because it is in them that your strength lies." -Mother Teresa

Apa yang Bisa Indonesia Pelajari dari Tensi Rasial di Amerika?

Kota-kota besar di Amerika sedang dilanda protes masal dan kerusuhan menyusul tewasnya seorang kulit hitam George Floyd di tangan polisi Minneapolis, Minnesota. Floyd bukan korban pertama polisi Amerika. The New York Times melaporkan bahwa di tahun 2019 saja, lebih dari seribu orang terbunuh oleh polisi di Amerika.

Sebagai negara yang secara literal berada di belahan bumi lain, respon natural kita terhadap persoalan rasisme ini barangkali sebatas mengikuti di TV dan berita. Beberapa dari kita mungkin merasa jumawa, bangga karena Indonesia tidak punya masalah rasisme seserius Amerika.

Respon yang lebih tepat, menurut saya, adalah memakai pengalaman Amerika ini untuk refleksi diri dan belajar. Ada empat pelajaran dari sejarah rasisme di Amerika yang bisa kita ambil untuk memperbaiki relasi antar kelompok di Indonesia dan meningkatkan mutu demokrasi kita.

Riset: Diskriminasi dalam Beragama di Indonesia Salah Satu yang Tertinggi di Dunia Islam

Tulisan ini dimuat di The Conversation Indonesia.

Banyak perubahan yang terjadi setelah Soeharto jatuh pada Mei 1998 dan era Reformasi dimulai: sebagian positif, sebagian negatif.

Menurut beberapa laporan, kebebasan beragama di era Reformasi lebih buruk dari era Soeharto.

Tapi apa benar demikian? Riset saya yang baru-baru ini dipublikasikan di Bulletin of Indonesian Economic Studies mencoba menjawab hal ini.

Ada dua pertanyaan utama dalam riset itu. Pertama, bagaimana kebebasan beragama Indonesia dibandingkan negara mayoritas Muslim lain? Kedua, bagaimana kebebasan beragama Indonesia sekarang dibandingkan era Soeharto?

Analisis yang saya lakukan menemukan bahwa tingkat diskriminasi oleh negara, legislasi agama, dan diskriminasi sosial Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia Islam.

Analisis saya juga menunjukkan bahwa kejatuhan Soeharto memperburuk legislasi agama, yaitu pembentukan produk hukum yang mengatur kehidupan beragama, dan memperparah diskriminasi sosial terhadap pemeluk agama dan kepercayaan minoritas. Sementara, berakhirnya kekuasaan Soeharto tidak berdampak pada diskriminasi yang dilakukan negara terhadap pemeluk agama dan kepercayaan minoritas.

Measuring Religious Intolerance across Indonesian Provinces

SEALED CHURCH IN BEKASI, 2013 (PHOTO: PERKUMPULAN 6211 ON FLICKR, CREATIVE COMMONS)

This article was previously published by New Mandala:
https://www.newmandala.org/measuring-religious-intolerance-a cross-indonesian-provinces/

How do Indonesian provinces vary in the levels of religious tolerance among their Muslim populations? Which province is the most tolerant and which one is the least? And how do we measure religious tolerance across regions using the tools of survey research? Having an answer to these questions is important, as it can help us understand how tolerance at the local level is influenced by local political dynamics, or how levels of tolerance might fluctuate over time.

But despite ample survey research on religious tolerance in Indonesia, these seemingly simple questions have not been satisfactorily answered. Most existing studies have overlooked the importance of subnational variation altogether, and those that look at the topic employ statistical methods that do not really allow proper comparisons, or measurements of the tolerance/intolerance construct.

Kebebasan Beragama Pasca-Soeharto

Mei 1998, 22 tahun lalu, Soeharto jatuh dari kekuasaan setelah bertahta selama 32 tahun. Banyak perubahan yang terjadi setelah kejatuhan Soeharto. Sebagian positif, sebagian negatif.

Di antara perubahan yang ramai didiskusikan dan dibicarakan adalah menurunnya kebebasan beragama. Kata sebagian orang, kebebasan beragama di era pasca-Soeharto lebih buruk dari era Soeharto.

Tapi apa benar demikian? Beberapa waktu lalu saya dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina berdiskusi soal ini. Link diskusinya bisa dilihat di sini:

Menjadi Golput adalah Sebuah Privilese

Banyak yang menyerang golput (mereka yang memilih untuk tidak memilih dalam pemilu) sebagai pengecut atau bodoh. Jelas salah kalau menyebut golput sebagai pengecut. Banyak golput di-bully karena pilihannya dan mereka tetap bergeming. Jadi jelas mereka bukan pengecut. Lagipula, untuk apa menghina orang karena pilihan politiknya? Masyarakat kita sudah lelah disuguhi kata-kata hinaan seperti cebong dan kampret. Tidak perlu menambahkan bodoh atau pengecut.

Lalu kenapa judul tulisannya “Menjadi Golput adalah Sebuah Privilese” kalau isinya membela golput? Karena bagi saya, golput bukan tentang jadi pemberani atau pengecut. Bukan pula tentang pintar atau bodoh. Golput adalah tentang privilese dan pemahaman demokrasi yang berorientasi kepada diri, kepentingan, dan idealisme kita sendiri.

Damai dan Toleransi Bukan Sekedar Tak Ada Konflik

Damai sih, tapi kok dipaksa? (Credit: Mojok.co)

Damai dan toleransi sebaiknya tidak kita maknai sebatas rukun dan tak ada konflik. Jangan-jangan, justru ada ketimpangan kuasa di dalam prosesnya.

Barangkali sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat kita cinta damai. Ditilang minta damai. Oknum TNI memukul anggota Polri berakhir damai. Pengendara moge gebukin orang juga berakhir damai.

Tidak hanya cinta damai. Kita juga toleran. Di bulan puasa, segelintir orang yang puasa tapi tidak tahan godaan menuntut warung-warung untuk toleran dan tutup di siang hari. Kita juga tidak segan memenjarakan orang yang mengeluh soal speaker rumah ibadah karena dianggap mengganggu toleransi mayarakat.

Bukannya nyinyir, tapi kenyataannya konotasi “damai” dan “toleransi” dalam masyarakat kita memang demikian. Kita sering menyederhanakan makna “damai” dan “toleransi” sebagai sekadar “rukun” atau “tidak ada konflik”. Pokoknya damai itu kalau nggak ada orang berantem, nggak ada orang berselisih pandang.

Pandangan ini keliru. Kenapa? Pasalnya memaknai damai dan toleransi sebagai ketiadaan konflik menunjukkan bahwa kita hanya peduli pada hasil dan mengabaikan proses. Dua masyarakat A dan B bisa terlihat sama-sama damai, rukun, dan tanpa konflik tapi proses mencapai kedamaian dan kerukunan itu bisa beda jauh.