Bahasa Indonesia Archives - Nathanael Gratias Sumaktoyo

Sekularisme Prancis dan Kegagapan Kita Mengelola Ketersinggungan

Versi lain dari tulisan ini dimuat di Mojok.co.

Waktu saya tinggal di Indiana, Amerika, saya pernah coba beli wine di Walmart. Setelah pilih wine paling murah, saya ke kasir untuk bayar.

Sampai di kasir, saya sodorkan wine-nya untuk bayar. Ditolak. Saya sodorkan SIM, untuk menunjukkan kalau saya cukup umur. Tetap ditolak. Usut punya usut, ternyata masalahnya bukan di SIM atau umur saya. Saya tidak bisa beli wine karena hukum di Indiana saat itu melarang supermarket menjual minuman beralkohol di hari Minggu.

Hukum larangan alkohol di hari Minggu bukan hanya ada di Indiana. Banyak negara bagian lain memiliki ketentuan yang sama. Awal hukum ini bersifat religius.

Aktivis gereja Amerika tahun 1800an menghendaki hari Minggu diperlakukan sebagai hari yang suci. Mereka meminta negara melarang aktivitas komersial dan hal-hal “immoral“, termasuk konsumsi alkohol. Dalam beberapa kasus, aktivis-aktivis ini bahkan menyerang toko atau orang yang menjual alkohol dan —di mata mereka— merusak kesucian hari Minggu.

Apa yang Bisa Indonesia Pelajari dari Tensi Rasial di Amerika?

Kota-kota besar di Amerika sedang dilanda protes masal dan kerusuhan menyusul tewasnya seorang kulit hitam George Floyd di tangan polisi Minneapolis, Minnesota. Floyd bukan korban pertama polisi Amerika. The New York Times melaporkan bahwa di tahun 2019 saja, lebih dari seribu orang terbunuh oleh polisi di Amerika.

Sebagai negara yang secara literal berada di belahan bumi lain, respon natural kita terhadap persoalan rasisme ini barangkali sebatas mengikuti di TV dan berita. Beberapa dari kita mungkin merasa jumawa, bangga karena Indonesia tidak punya masalah rasisme seserius Amerika.

Respon yang lebih tepat, menurut saya, adalah memakai pengalaman Amerika ini untuk refleksi diri dan belajar. Ada empat pelajaran dari sejarah rasisme di Amerika yang bisa kita ambil untuk memperbaiki relasi antar kelompok di Indonesia dan meningkatkan mutu demokrasi kita.

Riset: Diskriminasi dalam Beragama di Indonesia Salah Satu yang Tertinggi di Dunia Islam

Tulisan ini dimuat di The Conversation Indonesia.

Banyak perubahan yang terjadi setelah Soeharto jatuh pada Mei 1998 dan era Reformasi dimulai: sebagian positif, sebagian negatif.

Menurut beberapa laporan, kebebasan beragama di era Reformasi lebih buruk dari era Soeharto.

Tapi apa benar demikian? Riset saya yang baru-baru ini dipublikasikan di Bulletin of Indonesian Economic Studies mencoba menjawab hal ini.

Ada dua pertanyaan utama dalam riset itu. Pertama, bagaimana kebebasan beragama Indonesia dibandingkan negara mayoritas Muslim lain? Kedua, bagaimana kebebasan beragama Indonesia sekarang dibandingkan era Soeharto?

Analisis yang saya lakukan menemukan bahwa tingkat diskriminasi oleh negara, legislasi agama, dan diskriminasi sosial Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia Islam.

Analisis saya juga menunjukkan bahwa kejatuhan Soeharto memperburuk legislasi agama, yaitu pembentukan produk hukum yang mengatur kehidupan beragama, dan memperparah diskriminasi sosial terhadap pemeluk agama dan kepercayaan minoritas. Sementara, berakhirnya kekuasaan Soeharto tidak berdampak pada diskriminasi yang dilakukan negara terhadap pemeluk agama dan kepercayaan minoritas.

Kebebasan Beragama Pasca-Soeharto

Mei 1998, 22 tahun lalu, Soeharto jatuh dari kekuasaan setelah bertahta selama 32 tahun. Banyak perubahan yang terjadi setelah kejatuhan Soeharto. Sebagian positif, sebagian negatif.

Di antara perubahan yang ramai didiskusikan dan dibicarakan adalah menurunnya kebebasan beragama. Kata sebagian orang, kebebasan beragama di era pasca-Soeharto lebih buruk dari era Soeharto.

Tapi apa benar demikian? Beberapa waktu lalu saya dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina berdiskusi soal ini. Link diskusinya bisa dilihat di sini:

Menjadi Golput adalah Sebuah Privilese

Banyak yang menyerang golput (mereka yang memilih untuk tidak memilih dalam pemilu) sebagai pengecut atau bodoh. Jelas salah kalau menyebut golput sebagai pengecut. Banyak golput di-bully karena pilihannya dan mereka tetap bergeming. Jadi jelas mereka bukan pengecut. Lagipula, untuk apa menghina orang karena pilihan politiknya? Masyarakat kita sudah lelah disuguhi kata-kata hinaan seperti cebong dan kampret. Tidak perlu menambahkan bodoh atau pengecut.

Lalu kenapa judul tulisannya “Menjadi Golput adalah Sebuah Privilese” kalau isinya membela golput? Karena bagi saya, golput bukan tentang jadi pemberani atau pengecut. Bukan pula tentang pintar atau bodoh. Golput adalah tentang privilese dan pemahaman demokrasi yang berorientasi kepada diri, kepentingan, dan idealisme kita sendiri.

Damai dan Toleransi Bukan Sekedar Tak Ada Konflik

Damai sih, tapi kok dipaksa? (Credit: Mojok.co)

Damai dan toleransi sebaiknya tidak kita maknai sebatas rukun dan tak ada konflik. Jangan-jangan, justru ada ketimpangan kuasa di dalam prosesnya.

Barangkali sudah jadi rahasia umum bahwa masyarakat kita cinta damai. Ditilang minta damai. Oknum TNI memukul anggota Polri berakhir damai. Pengendara moge gebukin orang juga berakhir damai.

Tidak hanya cinta damai. Kita juga toleran. Di bulan puasa, segelintir orang yang puasa tapi tidak tahan godaan menuntut warung-warung untuk toleran dan tutup di siang hari. Kita juga tidak segan memenjarakan orang yang mengeluh soal speaker rumah ibadah karena dianggap mengganggu toleransi mayarakat.

Bukannya nyinyir, tapi kenyataannya konotasi “damai” dan “toleransi” dalam masyarakat kita memang demikian. Kita sering menyederhanakan makna “damai” dan “toleransi” sebagai sekadar “rukun” atau “tidak ada konflik”. Pokoknya damai itu kalau nggak ada orang berantem, nggak ada orang berselisih pandang.

Pandangan ini keliru. Kenapa? Pasalnya memaknai damai dan toleransi sebagai ketiadaan konflik menunjukkan bahwa kita hanya peduli pada hasil dan mengabaikan proses. Dua masyarakat A dan B bisa terlihat sama-sama damai, rukun, dan tanpa konflik tapi proses mencapai kedamaian dan kerukunan itu bisa beda jauh.